Pose bersama komisi III, Dinas PRKPdan warga penerima bantuan rumah layak huni MBR udai lakukan pemantauan kondisi fisik bangunan rumah bantuan tersebut,Jumat (3/10/2025)
Metronewsntt.com, Kupang --Komisi III DPRD Kota Kupang melaksanakan tugas pengawasan lapangan yang intensif dengan menyasar sejumlah program pembangunan dan pekerjaan fisik mitra kerja. Kunjungan yang dilaksanakan pada Jumat (3/10/2025) terfokus pada pemantauan langsung pelaksanaan program rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), serta meninjau proyek fisik lainnya seperti jalan dan sumur resapan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.dan Penataan Ruang (PUPR).
Ketua Komisi III, Maudy J.Dengah, yang dikonfirmasi usai melakukan pemantauan lapangan di Kantor DPRD Kota Kupang menyatakan bahwa program bedah rumah layak huni ini disambut positif dan sangat membantu penerima manfaat, yang kini bisa memiliki hunian permanen. "Program ini mendapat respon positif, di mana mereka merasa senang atas perhatian pemerintah kota," jelasnya.
Namun, Komisi III menyoroti adanya aspek pekerjaan yang memerlukan perbaikan mutu, khususnya pada bagian atap. Ditemukan bahwa konstruksi atap seng spandek yang seharusnya menggunakan rangka aluminium atau baja ringan, malah dipasang pada kayu dengan paku biasa, bukan paku payung khusus. Kekurangan ini dikhawatirkan menyebabkan kebocoran saat musim hujan, yang juga dikeluhkan oleh warga penerima bantuan.
Komisi III mendorong agar ke depan, kualitas material, terutama atap, lebih diperhatikan demi kenyamanan dan ketahanan rumah. Selain itu, Komisi III juga mendesak agar volume program bantuan rumah ini ditambah mengingat masih banyak MBR dengan kondisi rumah yang tidak layak huni, seperti berdinding bebak atau tanpa lantai.
Selain rumah layak huni, Komisi III juga memantau pekerjaan fisik lain yang merupakan program kegiatqn Dinas PUPR. Secara umum, pekerjaan fisik seperti jalan dan sumur resapan dinilai "lumayan bagus" pelaksanaannya. Akan tetapi, Komisi III menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar manfaatnya maksimal. Secara spesifik, mereka menyoroti permasalahan pada drainase. "Sebab kemiringan, lebar serta ujung pembuangan akhir air sebuah drainase sangat penting," jelas Maudy, memastikan air dapat mengalir dengan baik saat musim hujan.
Senada dengan Ketua Komisi, Anggota Komisi III, Danial J.A Boling, memberikan catatan kritis pada pekerjaan fisik. Untuk pekerjaan jalan jenis lapen, ia menilai hasil finishing-nya kurang bagus, terutama dari sisi perekatan pinggir yang tidak rata, bahkan disinyalir dikerjakan hanya dengan vibro tanpa grader arau pemadatan tanpa menggunakan alat untuk meratakan permukaannya terlebih dahulu.
Mengenai rumah layak huni, ia menegaskan bahwa meskipun struktur bangunannya bagus, masalah utama tetap pada konstruksi atap yang tidak sesuai materialnya, yaitu penggunaan kayu dan paku biasa pada seng spandek, yang meningkatkan risiko kebocoran.
Sementara itu, untuk sumur resapan di Pasar Oeaba yang telah terlaksana, Daniel menyoroti masalah elevasi (kemiringan) saluran drainase di sekitar lokasi. Kemiringan yang tidak memadai dapat menyebabkan air tergenang, bukan terbuang ke tempat akhir pembuangan, yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
Komisi III akan memantau lebih lanjut efektivitas fungsi sumur resapan dan drainase saat musim hujan tiba.(mnt)